Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (Rangkuman Lengkap) – Bebas aktif menjadi kebijakan politik luar negeri yang dianut Indonesia. Prinsip itu adalah bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak kandungan makna serta aspek yang mengatur cara negara saling menjalin kerjasama.
Kebijakan politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin bahkan terus diterapkan sampai sekarang. Di dalamnya kita akan menjumpai pedoman untuk menjalin kerjasama antar negara. Menariknya, masing-masing negara memiliki kebijakan politik berbeda di ranah Internasional.
Demokrasi terpimpin adalah bentuk implementasi sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuataan presiden sebagai badan eksekutif. Banyak dampak baik positif maupun negatif yang timbul akibat penerapan sistem tersebut. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi termpimpin pun menjadi salah satu yang terkena dampaknya.
Contents
- 1 Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (Rangkuman Lengkap)
Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (Rangkuman Lengkap)
Indonesia adalah negara yang telah merdeka sejah tahun 1945 silam. Berbagai peristiwa pun pernah bergejolak selama proses pembangunan bangsa. Hal itu pun tak luput dari transisi sistem pemerintahan yang terus berganti seiring berjalannya waktu.
Sejarah menjadi salah satu mapel yang menurut saya menarik untuk disimak. Banyak peristiwa serta kejadian masalalu yang bisa kita ambil hikmah serta pelajarannya. Saat masuk ke pembahasan mapel ini kita akan disuguhkan berbagai teori yang tidak terlalu kompleks.
Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pun termasuk materi dasar yang wajib dikuasai siswa. Selain menghafal sejarahnya, kita juga dituntut harus tau landasan hukum sampai berbagai bentuk penyimpangannya.
Maka dari itu, dalam artikel singkat kali ini kita akan coba membahas lebih dalam sistem politik luar negeri yang diterapkan oleh indonesia. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjabaran di bawah.
Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sejarah terbentuknya politik luar negeri indonesia yang mengusung tema bebas aktif dimulai sejak terbitnya dekrit presiden 5 juli 1959. Hal itu pun juga diperkuat oleh Tap MPRS nomor VIII/MPRS/1965 yang berisi kebijakan serupa. Penetapan itu mungkin terjadi karena sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh presiden.
Prinsip politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin lebih mengarah pada gerakan revolusi. Meski sistem pemerintahan berganti pada tahun 1966 tapi ternyata kebijakan bebas aktif tetap diterapkan hingga masa kini.
Secara garis besar, politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengacu pada NASAKOM. Apabila dijabarkan istilah itu memiliki arti nasionalis, agama, dan komunis. Penggagas konsep itu tak lain adalah Soekarno yang kala itu menjabat sebagai presiden. NASAKOM pun akhirnya diimplementasikan di setiap aspek urusan kenegaraan baik dalam dan luar negeri.
Presiden juga menuturkan bahwasanya Blok Barat akan mendominasi kekuatan politik luar negeri. Gagasan itu tertuang dalam neo kolonialisme dan imperialisme (NEKOLIM).
Terlepas seperti apa sepak terjang sejarak politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kita sebagia siswa wajib mengetahui pola setiap aspek, landasan, sampai dampak positif negatifnya.
Prinsip dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Secara garis besar, manifestasi dari politik luar negeri tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sayangnya, tak semua siswa mengetahui kebijakan apa saja yang terkandung. Akhirnya saat guru bertanya mereka pun tak mampu menjawab dengan tepat.
Adapun prinsip dan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah:
- Negara menyelenggarakan politik yang damai.
- Menjalin hubungan yang baik antar negara dengan tidak mengintervensi permasalahan internal negara.
- Dukungan penuh terhadap upaya menjaga perdamaian dunia.
- Memudahkan pertukaran mata uang asing di kancah internasional.
- Bersama PBB, indonesia melaksanakan keadilan sosial berskala global.
- Membantu upaya negara terjajah untuk merdeka.
Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam prakteknya politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin berjalan sesuai landasar tertentu. Landasan konstitusional, idiil, dan operasional tetap terjaga sampai sekarang.
Kita bisa menjumpai rangkuman tiga landasan politik luar negeri itu di buku pedoman PKN dan sejarah. Informasi lengkap yang sebagaimana dijelaskan dalam undang undang no 37 tahun 1999. Di lain sisi, kita sebagai siswa memiliki kewajiban untuk menghafal ketiganya.
Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional mengacu pada asas, prinsip, serta nilai dasar yag tercantum dalam konstitusi negara. Bisa dikatakan bahwa konstitusional bersifat mengikat sebagai hukum tertinggi. Landasan ini pula yang membentuk kerangka kerja yang berkaitan dengan tata cara Indonesia berpolitik dengan negara lain.
Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin memiliki landasan yang tercantum dalam UUD 1945. Lebih tepatnya pada pembukaan UUD 1945 alinea 4:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Dari landasan konstitusional di atas bisa kita simpulkan bahwa dalam menjalin hubungan politik luar negeri indonesia wajib mengikuti beberapa hal. Diantarnaya adalah tujuan untuk mencerdaskan bangsa, dan melindungi warga negara. Sehingga saat menjalin kerjasama atau politik maka tak boleh sembarangan.
Landasan Idiil
Idiil merupakan landasan yang bersifat ideologis dan merujuk pada dasar filosofis suatu konstistusi negara. Indonesia sendiri memiliki landasan ideologi pancasila yang wajib diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah menerapkan landasan Idiil yang berkiblat pada pancasila. Maknanya, semua keputusan yang dibuat harus mencerminkan asas pancasila sebagai ideologi bangsa.
Landasan Operasional
Landasan operasional adalah standarisasi yang berisi petunjuk untuk mengaturak setiap penerapan kebijakan. Landasan tersebut disusun secara dinamis sehingga mampu mengikuti arus perubahan jaman.
Baca juga: Pelaksanaan Politik Luar Negeri Mencerminkan
Tidak heran apabila prinsip politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin masih bertahan sampai sekarang. karena landasan operasional yang mampu menyesuaikan setiap orde pemerintahan.
Penyimpangan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Banyak pakar serta pengamat yang menyimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia di masa demokrasi terpimpin tidaklah seimbang. Asumsi itu muncul karena faktanya kebijakan lebih condong ke arah komunis yang notabenya masuk blok timur dari berbagai aspek. Pengaruh PKI serta penetapan NASAKOM juga memberi dampak bersar terhadap implementasi politik luar negeri.
Padahal harusnya politik yang bebas aktif tidak boleh memihak blok manapun. Melainkan tujuan utamanya adalah turut serta dalam upaya perdamaian dunia. Dalam sesi ini kita akan coba mengulik berbagai peristiwa yang menjadi penyimpangan politik di masa demokrasi terpimpin.
Indonesia Keluar dari PBB
Masuknya malaysia menjadi anggota tidak tetap PBB justru menjadi latar belakang mengapa Indonesia memilih untuk keluar. Keputusan itu secara tak langsung menjadi contoh penyimpangan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Turut serta mengupayakan perdamaian dunia yang harusnya jadi tujuan utama bangsa harus pupus setelah sidang umum PBB di tahun 1965.
Peristiwa Dwikora
pengumuman dwi komando rakyat adalah imbas dari terbentuknya federasi malaysia yang kala itu disinyalir menganut imperialisme. Isi dwikora tak lain adalah menguatkan revolusi bangsa serta berupaya menggagalkan negara Nekolim.
Penyimpanan politik luar negeri terjadi pada saat komando mandala siaga menyerang. Hal itu tentu bertentangan dengant ujuan untuk menciptakan perdamaian dunia.
Terbentuknya Poros Jakarta Peking
Poros jakarta Peking adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan China. Sekilas memang tak ada yang salah dengan hubungan dua Negara tersebut. Tapi sebenarnya china yang menganut paham komunis memiliki prinsip yang bertentangan dengan Pancasila.
Sehingga bisa kita simpulkan meski terjalin kerjasama tapi secara tak langsung mencederai nilai pancasila. Sebab apa yang dianut oleh RRC dan indonesia sangatlah bertentangan.
Sebenarnya penyimpangan politik luar negeri Indonesia di masa demokrasi terpimpin ada banyak. Masing-masing kejadian itu bahkan saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari terbentuknya federasi malaysia, keluarnya indonesia dari PBB, pembentukan poros jakarta, dan mendekatnya negara ke paham komunis.
