10 Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Alasannya

10 Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin – Kata demokrasi pasti sudah tak asing lagi di telinga kalian. istilah ini merujuk pada sistem pemerintahan yang berkaitan erat dengan kekuasaan di tangan rakyat. Namun demokrasi bukan sekedar distribusi kekuasaan, tetapi pada dasarnya bertujuan dalam memenuhi kriteria keadilan dan moral dalam kehidupan tatanan bernegara.

Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin

Dalam prakteknya, demokrasi terus mengalami pasang surut bahkan sejak kemerdekaan bangsa tahun 1945 silam. Di setiap pelaksanaannya terdapat beberapa kesalahan dan peristiwa menyimpang yang harusnya tidak terjadi. Mengapa demikian? sebab penyimpanan itu akhirnya melahirkan sifat otoriter di tengah pemegang kekuasaan.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin sudah mulai terlihat bahkan sejak tahun 1959 silam. Pada awalnya sistem inidipilih untuk menata ulang kehidupan politik sekaligus pemerintahan. Kendati demikian, penerapan demokrasi terpimpin justru kerap melanggan konstitusi serta UUD 1945.

Pada tahun sebelumnya, indonesia menerapkan demokrasi Liberal namun demokrasi ini tidak stabil dan kabinet sering di ganti. Sehingga berdampak tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya. Pada demokrasi ini sistem pemerintahan soekarno menjadi sangat kuat. Mengapa demikian? karena sistem ini bersifat terpusat.

10 Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Materi yang sedikit banyak membahas sistem pemerintahan bisa kita jumpai ketika berada di bangku sekolah menengah. Karena begitu penting guru biasanya akan menyampaikan materi secara terperinci. Di lain sisi, siswa pun juga bisa belajar mandiri dengan membaca buku pedoman PKN maupun sejarah.

Pada penjelasan di atas sudah saya jabarkan abhwa demokrasi terus mengalami perubahan seiring perkembangan jaman. Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 – 1966. Demokrasi ini dimulai dari dikeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 dan di cetuskan oleh presiden yang menjabat pada masa itu yaitu Soekarno. Lalu berakhir dengan disahkannya supersemar pada 11 Maret 1966. Isi dari Dekrit Presiden yang menandai berlakunya demokrasi terpimpin yaitu :

  1. Pembubaran konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Meski punya tujuan jelas, tapi faktanya sistem ini justru sering kali menyimpang dari tatanan negara. Penyimpangan yang dilakukan tidak hanya berlaku dalam satu bidang saja akan tetapi dalam berbagai bidang. Bahkan sudah menyalahi asas Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar hukum dan ideologi negara.

Lantas apa saja contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin? pertanyaan ini sering terbesit di benak siswa. Meski sudah mendapat pembekalan namun masih banyak yang kesulitan menghafalnya. Bila kalian belum menguasai materi maka simaklah artikel di bawah sampai selesai.

Pembentukan NASAKOM

NASAKOM adalah contoh penyimpangan demokrasi terpimpin yang cukup nyata. Organisasi ini mempunyai inti Nasionalisme, Agama, dan Komunis. Yaitu suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno membentuk ajaran ini bertujuan untuk mempersatukan bangsa dengan cara menyatukan segala perbedaan paham menjadi satu sudut pandang bersama.

Presiden memiliki pendapat bahwa dengan adanya ajaran Nasakom ini maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa seutuhnya. Namun tentu saja hal ini ditentang oleh beberapa golongan masyarakat yakni golongan cendekiawan dan ABRI.

Terlebih PKI memanipulasi ajaran tersebut dengan menyatakan sebagai pembela utama. Keterlibatan itu lambat laun akan menggeser kedudukan dasar negara yang mulanya pancasila menjadi komunis. Partai ini pun bahkan berhasil mempengaruhi soekarno. Bahwa tanpa kehadirannya maka kekuasaan presiden akan lemah terhadap TNI.

Pembentukan MPRS

Salah satu contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin adalah terbentuknya MPRS. Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Kalian bahkan bisa membaca seluruh sejarah lembaga bentukan presiden ini di buku pedoman sejarah maupun PKN di sekolah.

Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang undang Prosedur pembentukan DPAS. Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden.

Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pemimpin dan anggota MPRS dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum. Ditambah lagi anggota pilihan tersebut hanyalah seorang menteri biasa yang bahkan bukan pemimpin dari suatu departemen.

Pembubaran DPR

DPR yang notabenya merupakan hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Adapun alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga dibawah kendali presiden.

Penyimpangan demokrasi terpimpin itu sekaligus menjadi wujud pemerintahan yang otoriter. Tak cukup sampai disitu saja, dengan dibubarkannya DPR maka presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).

Pembentukan Kabinet Kerja

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yang menurut saya terang terangan adalah pembentukan kabinet kerja. Sebenarnya tak ada yang salah ketika seorang presiden membentuk kabinet. Namun penyimpangan tersebut muncul karena ketua MPR dan DPR diangkat sebagai menteri. Padahal kedudukan kedua lembaga tersebut bisa dikatakan setara dengan presiden.

DI lain sisi, UUD 1945 menyatakan bahwa menteri memiliki kedudukan sebagai pembantu presiden. Dalam hal ini terjadi peristiwa jabatan ganda. Sekaligus tindakan tersebut menciderai martabat lembaga yang berada di posisi legislatif.

Munculnya Ajaran RESOPIM

Tidak semua siswa tau ketika ditanya apa itu RESOPIM. Istilah ini memang terdengar asing bahkan oleh saya pribadi sekalipun. Kendati demikian, RESOPIM termasuk salah satu contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin sekitar tahun 1961.

Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional atau RESOPIM merupakan suatu ajaran yang memiliki tujuan khusus. Apa itu? mengacu pada penjelasan di buku sejarah, tujuan RESOPIM yakni memperkuat kedudukan pemangku kekuasaan tertinggi yang tak lain dijabat oleh presiden.

Pengangkatan Presiden Seumur Hidup

Soekarno adalah pahlawan proklamasi yang diberi mandat untuk menjabat presiden seumur hidupnya. Hal ini pun tercantum dalam ketetapan yang dianggap sebagai penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin kala itu.

Mengapa demikian? sebab pengangkatan tersebut jelas-jelas melanggar asas demokrasi yang lama kelamaan dirasa menjadi otoriter. Hal ini pun sesuai dengan isi undang-undang dasar yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi.

Penyimpangan Masa Demokrasi Terpimpin lainnya

Sebagai bangsa yang masih berkembang kita wajib belajar dari kesalahan di masa lalu. Karena dari serangkaian hal itu pemerintahan indonesia akan terus bertambah baik dan tunduk pada konstitusi yang berlaku.

Selain berbagai peristiwa di atas masih ada berbagai bentuk kesalahan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Diantaranya adalah:

  1. Peran ABRI sebagai senjata politik.
  2. Pembubaran berbagai partai politik.
  3. Pembentukan Front Nasional.
  4. Pembentukan DPAS.

Itu tadi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin, yang awalnya demokrasi terpimpin ini dibuat berdasarkan UUD 1945 akan tetapi pada penerapannya tidak demikian. Dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno malah membuat kemunduran demokrasi di Indonesia dan terjadinya banyak penyimpangan- penyimpangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here