Munculnya Politik Etis Dilatarbelakangi – Apa yang dimaksud politik etis itu? Pengertian politik etis adalah kebijakan yang isinya tanggung jawab moral pemerintah kolonial dalam membuat rakyat pribumi sejahtera. Maka dari itu politik etis dapat dinamakan dengan politik balas budi. Dalam kebijakan tersebut terdapat suatu pemikiran yang merupakan kritikan politik tanam paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Politik etis juga dapat diartikan sebagai tindakan Belanda dalam membalas budi rakyat pribumi untuk menyejahterakannya karena selama ini diperlakukan tidak adil dan kekayaan alamnya dieksploitasi.
Lalu munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh apa? Politik etis dicetuskan oleh Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer. Van Deventer pertama kali mengungkapkan politik etis sampai pemerintah kolonial menerimanya. Pemberlakuan politik etis terjadi pada tanggal 17 September 1901 secara resmi oleh Ratu Wilhelmina yang naik tahta baru saja. Beliau menegaskan bahwa adanya panggilan moral dan hutang budi yang dimiliki Belanda kepada bumi putera yang ada di Hindia Belanda.
Politik etis tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidakadilan dalam kemakmuran Belanda yang tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan. Maka dari itu pemerintah kolonial melakukan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang bertujuan untuk mengambil kekayaan Indonesia. Akan tetapi sistem tanam paksa ini ditentang oleh sebagian orang Belanda. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh apa. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.
Munculnya Politik Etis Dilatarbelakangi
Penderitaan rakyat pribumi membuat hati nurani Belanda tergugah karena mengorbankan waktu, martabat, hingga tenaganya. Maka dari itu sistem tanam paksa ini dituntut untuk segera diakhiri di Hindia Belanda. Setelah itu sistem tanam paksa pada tahun 1863 mulai dihentikan. Pada abad awal ke 20 muncul perkembangan baru dari pelaksanaan politik Belanda di Indonesia.
Lalu munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh apa? Di kala itu bangsa Indonesia sudah waktunya memperoleh balas budi dari Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda memiliki hutang budi kepada Indonesia yang banyak atas semua kekayaan yang diambilnya dari rakyat prubumi. Hutang budi yang dilakukan oleh Belanda tersebut dapat dibayarkan kepada rakyat Indonesia dengan memberi prioritas utama dalam menyelesaikan kepentingannya. Karena inilah politik balas budi atau politik etis dibentuk dan ditanggapi oleh Belanda.
Sistem politik balas budi merupakan politik Belanda yang berubah menjadi sistem ekonomi bebas ketika diberlakukan untuk mengusahakan peningkatan pendidikan Indonesia dan menguasai kaum liberal. Pemberlakuan sistem politik etis dilakukan oleh Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta pada tanggal 17 September 1901. Ratu Wilhelmina memberikan penegasan bahwa kebijakan politik etis tersebut isinya hutang budi dan panggilan moral bangsa Hindia Belanda kepada bumiputera. Setelah mengetahui sedikit apa itu politik etis ini, coba kerjakan salah satu soal berikut:
Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang berupa . . .
A. Tindakan sewenang wenang pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Jawa
B. Sekelompok rakyat jajahan yang mengalami penindasan
C. Keuntungan perdagangan hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha swasta
D. Kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan
E. Kemakmuran Belanda hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pilihan D. Kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan.
Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya politik etis dilatarbelakangi adanya kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan. Maka dari itu terbentuklah sistem politik etis yang digunakan oleh Belanda untuk membalas budi atau membayar hutang budi kepada bangsa Indonesia. Bahkan menurut Ratu Wilhelmina, kebijakan politik etis akan berkembang seperti halnya dalam rangkuman program Trias Van deventer seperti Irigasi (pengairan), Edukasi (pendidikan), dan Emigrasi.
